.jpeg "Author Photo"){kind=small}
HALSEL – Narasika.id |Ketegangan sosial di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, kian memuncak. Warga secara terbuka menyuarakan kekecewaan terhadap Kepala Desa, Rina Hamid, yang diduga mengabaikan hasil Musyawarah Desa (Musdes) terkait prioritas pembangunan.
Informasi yang dihimpun media pada Kamis (05/12/2025) menyebutkan bahwa sejumlah keputusan Musdes yang semestinya menjadi landasan pembangunan desa tidak dijalankan sebagaimana disepakati. Warga menilai pemerintah desa tidak menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rencana pembangunan yang telah dirumuskan bersama.
Seorang warga yang hadir dalam Musdes menuturkan bahwa keputusan yang dihasilkan forum tersebut justru tidak terlihat implementasinya.
> “Hasil Musdes sudah jelas, tapi sampai sekarang tidak ada langkah konkret. Seolah-olah kepala desa tidak menganggap penting aspirasi kami. Ini membuat masyarakat sangat kecewa,” ujarnya.
Selain dugaan pengabaian Musdes, warga juga menyoroti kurangnya transparansi pengelolaan anggaran desa. Mereka mempertanyakan sejumlah alokasi anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan pembahasan awal dalam musyawarah.
> “Anggaran desa harusnya terbuka dan direncanakan bersama, tapi beberapa keputusan justru dibuat sepihak. Kami mencium ada yang tidak beres,” ungkap seorang warga lainnya.
Desakan Audit dari Pemda Halmahera Selatan
Melihat kondisi yang dinilai tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan desa, warga Desa Guruapin secara tegas meminta Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, termasuk Inspektorat Daerah, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Kepala Desa.
Masyarakat menilai audit penting dilakukan guna memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran desa.
> “Kami mendesak Pemda Halsel turun tangan. Jika ada dugaan pelanggaran atau pengabaian hasil Musdes, maka harus ada audit dan evaluasi. Jangan biarkan desa kami dirugikan,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Warga berharap audit tersebut dapat memberikan kepastian, menjernihkan dugaan penyimpangan, sekaligus memastikan agar pembangunan desa kembali berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
(Red: Juned)
