NTT — Sebuah tragedi kemanusiaan mengguncang nurani publik. Seorang siswa Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) nekat mengakhiri hidupnya, diduga karena tekanan ekonomi keluarga. Pemicu yang disebut-sebut hanyalah uang Rp10 ribu untuk membeli buku dan pena sekolah—angka yang bagi negara terkesan sepele, namun bagi anak miskin menjadi beban hidup yang tak tertanggungkan.
Yang paling memilukan, sebelum mengakhiri hidupnya, korban meninggalkan secarik surat tulisan tangan untuk sang ibu. Dengan bahasa polos khas anak-anak, ia berpamitan, meminta ibunya untuk tidak menangis, tidak mencari, dan tidak merindukannya. Surat itu menjadi bukti nyata bahwa korban merasa dirinya sebagai beban keluarga—sebuah perasaan yang tidak seharusnya pernah hadir dalam benak seorang anak.
Peristiwa ini kembali membuka luka lama tentang kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya di wilayah tertinggal dan miskin. Pendidikan yang digembar-gemborkan “gratis” nyatanya masih menyisakan biaya-biaya dasar yang tidak mampu dijangkau oleh keluarga miskin ekstrem. Bantuan sosial, dana pendidikan, hingga program perlindungan anak dinilai tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, patut dikritik keras. Di tengah jargon pembangunan, bonus demografi, dan program prioritas nasional, masih ada anak Indonesia yang memilih mati karena tak sanggup meminta uang sekolah. Ini bukan semata tragedi keluarga, melainkan kegagalan sistemik yang mencerminkan lemahnya pendataan warga miskin, minimnya pendampingan sosial, serta absennya negara di level paling dasar kehidupan rakyat.
Ironisnya, anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses dan keberpihakan masih timpang. Negara terlihat sibuk dengan laporan, target, dan seremoni, tetapi lalai memastikan tidak ada satu pun anak yang putus harapan hanya karena kemiskinan.
Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem bantuan pendidikan, pengawasan sekolah, serta mekanisme perlindungan anak miskin harus dilakukan secara nyata dan segera. Jika tidak, kasus serupa bukan tidak mungkin akan terulang—dan negara kembali berdiri sebagai penonton atas hilangnya masa depan anak-anaknya sendiri.
