Jakarta - Narasika.id | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyampaikan sebanyak 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan nasional.
Penyampaian rekomendasi tersebut berlangsung dalam sebuah acara resmi di Jakarta, 17 Desember 2025, yang dihadiri oleh para menteri, kepala lembaga, serta perwakilan kementerian dan lembaga penerima rekomendasi.
Rekomendasi kebijakan ini disusun untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi dan program antarinstansi. Selain itu, rekomendasi tersebut diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kemenko Kumham Imipas menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam memperkuat sinergi pemerintahan, khususnya di sektor hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi kebijakan tersebut pada tahun mendatang, guna memastikan seluruh kementerian dan lembaga terkait menjalankan komitmen yang telah disepakati.
Langkah ini menjadi bagian dari peran Kemenko Kumham Imipas dalam menjaga konsistensi kebijakan nasional serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.(Red)
.jpg)
