.jpeg "Author Photo"){kind=small}
Maluku Utara — NRK | Ketegangan antara KAHMI dan Gubernur Sherly semakin mengemuka setelah organisasi tersebut menyoroti kurangnya transparansi dalam sejumlah kebijakan pembangunan daerah. KAHMI menilai pemerintah provinsi terlalu tertutup, terutama terkait dokumen perencanaan proyek strategis yang belum dipublikasikan.
KAHMI menuntut forum terbuka agar publik dapat menilai langsung dasar kebijakan pemerintah. Mereka menegaskan bahwa Maluku Utara membutuhkan kepemimpinan yang berani membuka data, bukan sekadar imbauan agar masyarakat “memahami kebijakan” tanpa informasi memadai.
Sementara itu, pemerintah provinsi disebut masih belum memberikan klarifikasi detail, sehingga kritik publik makin keras. Pengamat menilai, konflik ini menjadi ujian penting bagi Gubernur Sherly untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Ketegangan KAHMI vs Gubernur Sherly pun menjadi simbol tarik-menarik antara tuntutan keterbukaan dan gaya kepemimpinan yang dianggap belum cukup responsif.
